Human

Pemerintah (tak) Hendak Jadi Preman

Oleh Romi Afriadi

RABU (13/01/2021) Presiden Joko Widodo telah memenuhi janjinya akan menjadi orang pertama di Indonesia yang akan divaksin. Hari-hari berikutnya, segera diikuti oleh pejabat lain di tingkat provinsi, atau pun para influencer dan tokoh-tokoh berpengaruh. Metode ini diambil tentu dengan harapan masyarakat tidak ragu jika sewaktu-waktu divaksin. Dalam arti lain, langkah ini kiranya mencoba meyakinkan publik bahwa vaksin ini betul-betul aman bagi semua kalangan. Jika para tokoh dan pejabat penting saja sudah vaksin, mengapa harus mengelak lagi. Kira-kira begitulah yang ingin disampaikan pemerintah. Apalagi sebagai penduduk dengan mayoritas Islam, vaksin ini juga telah dinyatakan halal, sebagaimana yang difatwakan oleh MUI. Lalu benarkah vaksin ini bisa memberi harapan baru bagi masyarakat?

Semenjak kemunculannya, covid-19 memang selalu jadi buah bibir dan melahirkan sudut pandang yang beragam. Mulai dari dugaan bahwa virus ini merupakan senjata nuklir hingga anggapan bahwa virus ini ajang bisnis. Permasalahan seputar covid-19 senantiasa bergulir serupa bola salju yang terus menggumpal. Menciptakan perspektif dari banyak pihak, kaum agamawan, praktisi kesehatan, cendekiawan, pengusaha, seniman, guru, hingga kaum awam sekalipun. Sebab penyebaran wabah ini memang mengakibatkan semua sektor terpaksa berubah.

Di Indonesia, cerita seputar covid-19 telah banyak memasuki episode baru. Memunculkan analis dadakan yang tetiba naik panggung di mana-mana. Kesimpangsiuran informasi tentang data kasus yang terinfeksi. Hingga korupsi dari pihak pejabat. Nyaris setahun ini, kita disuguhkan berbagai pemandangan semua yang berkaitan dengan covid-19. Pemerintah pun telah berupaya dengan mengambil kebijakan yang dirasa tepat dalam menanggulangi efek penyebaran wabah ini. Meski hasilnya, sampai saat ini dunia dan lingkungan kita tak kunjung stabil.

 Kondisi itu, tak pelak membuat stres banyak orang. Sebab banyak menghambat rencana-rencana, memaksa manusia untuk  banyak menghabiskan waktu di rumah. Sementara para ilmuwan dunia berlomba-lomba menemukan antitesis untuk segera mengenyahkan dan memutus rantai penyebaran. Lalu datanglah vaksin. Ini pun memunculkan babak baru dalam penanganan wabah covid-19.

Keinginan pemerintah dalam memberikan vaksin secara gratis kepada rakyat, tentunya patut diapresiasi. Namun yang menjadi persoalan saat ini, banyak dari masyarakat yang ogah untuk divaksin meski para pejabat dan para tokoh telah terlebih dahulu menyediakan diri untuk divaksin. Ini merupakan ironi yang agaknya akan berujung pada kegaduhan di berbagai tingkat dan lapisan.

Banyak alasan mengapa masyarakat lebih memilih untuk tidak divaksin. Salah satunya takut vaksin itu justru akan memberi efek buruk bagi perkembangan kesehatan mereka. Di sinilah diuji kesungguhan pemerintah. Jika memang vaksin diharapkan demi perbaikan kesehatan, sudah sepatutnya pula pemerintah memberi jaminan aman dan hak sama seperti yang diterima para pejabat terkait efek seusai vaksin dilakukan. Karena bisa dipastikan, pejabat dan tokoh-tokoh yang divaksin lebih awal itu akan dikelilingi oleh tenaga kesehatan yang memadai jika sewaktu-waktu terjadi efek buruk setelah divaksin.

Siapkah pemerintah memberi perlakuan yang sama kepada seluruh warga? Sementara para tenaga kesehatan sendiri juga tak sedikit yang masih merasa waswas terkait vaksin ini. Begitu pun para pejabat sendiri, seperti yang dicontohkan salah seorang anggota DPR dari fraksi PDIP, Ribka Tjiptangin. Pejabat lainnya mau melakukan vaksin kemungkinan juga lebih kepada keterpaksaan tugas.

Lalu benarkah nantinya pemerintah akan menerapkan denda serta kurungan pidana bagi masyarakat yang tidak mau menyediakan diri buat divaksin? Meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait hukuman bagi yang melanggar vaksin, pernyataan dapat didenda dan dipidana itu kadung berembus kencang dan mengakibatkan situasi tak kondusif.

Pernyataan itu menciptakan narasi yang meresahkan di kalangan masyarakat yang ditakutkan akan semakin mengikis kepercayaan kepada pemerintah. Bukankah setiap pemaksaan tidak akan mencapai kata mufakat? Tepat pada situasi sulit ini, seharusnya pernyataan itu tidak boleh keluar dari para pejabat pemerintahan. Itu sama saja menantang rakyat. Bukankah sah-sah saja masyarakat merasa cemas terhadap vaksinasi yang memang belum teruji secara klinis? Berdasarkan uji coba di beberapa negara, vaksin Sinovac yang dipesan pemerintah memperlihatkan keefektifan yang berbeda-beda setelah digunakan. Wajar saja, jika banyak yang merasa ragu terhadap kelangsungan vaksin ini pada masa mendatang.

Pemerintah agaknya juga tidak boleh mengabaikan kepercayaan masyarakat adat dan suku-suku di Indonesia yang punya cara beragam dalam melenyapkan wabah. Baru-baru ini kita dikejutkan oleh laporan media tentang Suku Baduy yang bebas dari covid-19. Itu membuktikan warga suku di pedalaman Provinsi Banten ini punya cara tersendiri dalam menangkal wabah.

Perbedaan kebudayaan dan peradaban memang memengaruhi seseorang dalam bertindak dan berpikir, memberi pemahaman berbeda dalam memandang situasi persoalan. Pada masyarakat tertentu, masih dijumpai cara-cara tradisional yang dipercaya lebih ampuh menghindarkan suatu negeri dari wabah, seperti ritual tolak bala. Meski metode itu dianggap kuno bagi kaca pemerintah dan orang modern.

Dewasa ini, masyarakat memang tidak cukup hanya ditenangkan dengan kata-kata. “Gertakan” semacam itu tak akan cukup membuat mereka berbondong-bondong menyerahkan diri buat divaksin. Sekarang bukan lagi zaman otoriter yang segalanya harus ditentukan pemerintah, sementara rakyat harus menerima semua keputusan itu. Asas demokrasi kita tak pernah mengajarkan itu. Maka pemerintah sudah sepatutnya pula menghentikan narasi yang bisa meresahkan.

Memang, keinginan pemerintah memberikan vaksin itu bertujuan baik, agar kesehatan masyarakat membaik. Tapi tiap orang tentu berhak memilih, karena sejak awal covid-19 ini memang menciptakan bermacam sudut pandang. Pemerintah agaknya tidak bisa pula memaksakan kehendak menganggap pemahaman orang terkait wabah ini sama. Lihatlah bagaimana masyarakat selama ini tampak tak acuh dengan imbauan untuk senantiasa hidup dalam protokol kesehatan. Itu menandakan bahwa pemahaman kebanyakan masyarakat kita memandang virus ini sebagai sesuatu yang fiksi. Makanya jangan heran pula, ketika banyak orang yang tak peduli ketika mau divaksin.

Itulah pekerjaan rumah paling besar dari pemerintah saat ini. Meyakinkan semua orang, bahwa virus ini betul-betul ada, sedang mengepung hari-hari kita. Karena secara logika, bagaimana orang mau vaksin, jika mereka tak percaya ada penyakit yang mewabah? Siapa pun, pasti ingin sehat dan terbebas dari rong-rongan virus covid-19 ini. Jika pemerintah mampu meyakinkan itu, maka dengan sendirinya orang-orang dengan sukarela akan datang sendiri buat divaksin. Cara itu akan jauh lebih efektif ketimbang menyampaikan gertakan dan paksaan. Kecuali jika pemerintah hendak berubah menjadi preman. []

———————
Romi Afriadi, Alumnus Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top