Komunikasi Negara: Dari Satu Corong ke Paduan Suara Sumbang

ADA masa ketika negara ini berbicara dengan satu suara—lirih, terkontrol, kadang menakutkan. Di era Orde Baru, komunikasi pemerintah seperti siaran radio zaman dulu: satu frekuensi, satu penyiar, dan kita tak punya pilihan selain mendengarkan. Menteri Penerangan menjadi semacam dalang tunggal: narasi diracik, disaring, lalu disajikan tanpa banyak kemungkinan bantahan. Kita boleh mengkritik model itu—dan memang harus—tetapi setidaknya, pesan yang sampai ke publik tidak bikin dahi berkerut sambil bertanya, “Ini sebenarnya pemerintah lagi ngomong apa, sih?”

Sekarang, kita hidup di zaman yang katanya lebih demokratis, lebih terbuka, lebih digital. Tapi anehnya, justru di era Prabowo Subianto, komunikasi negara terasa seperti grup WhatsApp keluarga besar: semua merasa berhak bicara, tak ada moderator, dan pesan penting tenggelam di antara stiker, typo, dan voice note yang tak jelas ujung pangkalnya.

Mari kita hitung pelan-pelan, sambil ngopi agar tidak emosi. Ada Kementerian Komunikasi dan Digital yang dipimpin Meutya Hafid. Lalu hadir Badan Komunikasi Pemerintah yang kini dinakhodai Mohammad Qodari. Belum cukup, ada pula penasihat khusus presiden bidang komunikasi, yaitu Hasan Nasbi. Di pinggir panggung, berdiri pula Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara yang sesekali merangkap juru bicara, dan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet yang juga tak tahan untuk ikut nimbrung.

Kalau ini orkestra, jumlah pemainnya sudah cukup untuk konser megah. Sayangnya, tidak ada konduktor.

Masalahnya bukan pada banyaknya pemain, melainkan pada partitur yang berbeda-beda. Yang satu memainkan lagu kebijakan, yang lain memainkan lagu narasi, sementara yang lain lagi sibuk improvisasi. Hasilnya? Simfoni yang mestinya megah berubah jadi suara sumbang yang bikin publik garuk-garuk kepala.

Dalam teori, pembagian ini tampak elegan: kementerian mengurus regulasi, badan mengurus produksi narasi, penasihat menyusun strategi. Tapi dalam praktik, batas itu setipis tisu warung kopi. Ketika ada isu genting—katakanlah kecelakaan kereta atau krisis kebijakan—semua merasa punya mikrofon. Semua ingin jadi yang pertama menjawab. Semua ingin terlihat sigap. Akibatnya, yang muncul bukan kejelasan, melainkan lomba cepat-cepatan bicara tanpa koordinasi.

Dan di sinilah tragedi kecil itu terjadi: negara terdengar seperti tidak yakin dengan apa yang ingin dikatakannya sendiri.

Kalimat-kalimat seperti “pokoknya ada” atau “presiden fokus pada hal besar” menjadi semacam puisi absurd yang tak disengaja. Ia viral, ditertawakan, lalu dipelintir netizen menjadi meme. Negara yang seharusnya berbicara dengan otoritas, justru terdengar seperti sedang improvisasi tanpa naskah.

Kita jadi teringat olok-olok lama pada Yogie Suardi Memet (Yogie SM), Mendagri (1993—1998)—yang dipelesetkan menjadi “Yogie Salah Melulu”. Dulu, itu sekadar satire. Kini, terasa seperti pola.

Tentu, mudah menyalahkan individu: pejabat dianggap tidak kompeten, kurang data, atau terlalu percaya pada laporan ABS (asal bapak senang). Tapi masalah ini lebih struktural daripada personal. Ketika terlalu banyak lembaga diberi mandat yang beririsan, kebingungan bukan lagi kemungkinan—melainkan keniscayaan.

Bayangkan dapur dengan tiga koki kepala yang masing-masing merasa paling berhak menentukan rasa. Yang satu menambah garam, yang lain menambah gula, yang satu lagi bilang ini harus pedas. Hasil akhirnya bukan hidangan lezat, melainkan eksperimen rasa yang membingungkan lidah.

Di titik ini, kita patut bertanya: apakah tujuan awal pembentukan banyak lembaga komunikasi ini benar-benar untuk efektivitas? Ataukah ini sekadar kompromi politik—cara halus untuk membagi kursi kepada mereka yang berjasa?

Pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, tapi sulit dihindari. Sebab jika tujuannya efisiensi, maka logika sederhananya adalah penyederhanaan, bukan penggemukan. Komunikasi, seperti juga cerita yang baik, membutuhkan struktur yang jelas: siapa penulisnya, siapa editornya, dan siapa yang membacakan.

Tanpa itu, kita hanya mendapatkan draft yang tak pernah selesai.

Usulan untuk menjadikan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai pusat orkestrasi sebenarnya masuk akal. Di dalamnya bisa ada direktorat yang khusus menangani kebijakan, produksi narasi, dan strategi komunikasi. Sementara badan dan penasihat bisa dilebur atau setidaknya diposisikan lebih jelas dalam hierarki. Dengan begitu, negara punya satu pintu komunikasi—bukan banyak pintu yang semuanya terbuka bersamaan hingga angin masuk dari segala arah.

Namun, tentu saja, ini bukan sekadar soal struktur. Ini juga soal disiplin. Bahkan satu pintu pun bisa kacau jika semua orang tetap ingin berbicara tanpa koordinasi.

Pada akhirnya, komunikasi negara bukan hanya tentang menyampaikan informasi. Ia adalah cermin dari cara negara berpikir. Jika komunikasinya tumpang tindih, publik akan membaca bahwa kebijakannya pun mungkin demikian. Jika pesannya saling bertabrakan, kepercayaan publik akan ikut retak.
Dan di era digital—ketika setiap kata bisa direkam, dipotong, dan disebarkan dalam hitungan detik—kesalahan kecil dalam komunikasi bisa membesar menjadi krisis persepsi.

Maka, barangkali yang kita butuhkan bukan sekadar lebih banyak juru bicara, melainkan lebih sedikit—tapi lebih tahu apa yang harus dikatakan, kapan harus diam, dan bagaimana menjaga satu suara tetap utuh di tengah riuhnya panggung kekuasaan.

Sebab negara, seperti juga puisi yang baik, tidak perlu terlalu banyak kata untuk terdengar bermakna. Yang ia butuhkan hanyalah kejelasan—dan sedikit kesadaran bahwa berbicara itu bukan lomba cepat, melainkan seni menyampaikan yang tepat. []