Diplomasi Finger Heart: Negara Kok Ikut Fanbase?

Oleh Aidil Affandy Liwa

 

KABAR dari Antara News itu terasa seperti notifikasi grup penggemar yang nyasar ke ruang diplomasi. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa hasil kunjungan ke Korea Selatan antara lain: Presiden ingin menambah jumlah konser K-pop di Indonesia.

Saya ulangi pelan-pelan: hasil diplomasi luar negeri—yang biasanya bicara investasi, teknologi, atau geopolitik—adalah… tambah konser K-pop.

Kalau ini bukan satire, berarti realitas memang sedang bercanda.

 

Urgensinya Apa?

Diplomasi itu arena serius. Negara datang membawa kepentingan: ekonomi, keamanan, masa depan. Dalam berita yang sama, sebenarnya ada hal penting—komitmen investasi besar dari Korea Selatan. Tapi entah kenapa, yang justru mencuat ke publik adalah konser K-pop.

Pertanyaannya sederhana: apa urgensinya negara ikut mengurusi jumlah konser boyband?

Apakah ini:

  • kepentingan strategis nasional?
  • kebutuhan dasar rakyat?
  • atau sekadar biar terlihat ā€œrelateā€ dengan generasi TikTok?

Kalau negara sudah sampai tahap mengatur jadwal idol, jangan-jangan sebentar lagi ada jabatan baru: staf ahli urusan bias dan lightstick.

 

Diplomasi Budaya atau Konsumsi Budaya?

Sering kita dengar istilah diplomasi budaya. Korea Selatan sukses besar: mereka mengekspor musik, drama, film. Dunia membeli. Mereka produsen, kita konsumen.

Masalahnya, kita ini mau jadi apa?

Kalau diplomasi budaya:

  • Korea menjual K-pop ke dunia
  • Indonesia malah memperluas pasar K-pop

Ini bukan diplomasi budaya. Ini diplomasi konsumsi budaya.

Dengan kata lain: kita bukan pemain, kita penonton. Lebih ironis lagi, penonton yang bangga bayar mahal.

 

Industri Kreatif Lokal: Tepuk Tangan dari Pinggir

Di saat musisi lokal:

  • manggung dibayar seadanya
  • rilisan tenggelam di algoritma
  • konser mandiri kekurangan sponsor

Negara justru berkata: ā€œMari tambah konser K-pop.ā€

Logikanya mirip: petani lokal kesulitan, tetapi negara bangga impor beras premium.

Kebijakan semacam ini berpotensi:

  • memperbesar dominasi pasar asing
  • mengalihkan perhatian publik
  • dan mempersempit ruang kreator lokal

Kita seperti punya panggung sendiri, tapi malah disewakan ke tamu—lalu kita jadi penonton di kursi paling belakang.

 

Menlu ā€œMak Jelasā€

Dalam bahasa Lampung, ada istilah: mak jelas—tidak jelas arahnya.

Pernyataan ini terasa… mak jelas.

Diplomasi seharusnya:

  • berbasis kepentingan nasional
  • punya arah strategis
  • berdampak jangka panjang

Bukan:

  • berbasis viralitas
  • beraroma fanservice
  • dan terdengar seperti admin fanbase

Kalau pejabat negara mulai terdengar seperti promotor konser, kita patut bertanya: ini kementerian luar negeri atau agensi hiburan?

 

Inlander Gaya Baru

Dulu, inlander berarti mental inferior terhadap bangsa lain. Sekarang bentuknya lebih halus—lebih modern, lebih Instagramable.

Kita:

  • bangga jadi pasar
  • bangga jadi konsumen
  • bangga jadi penonton

Dan yang lebih menarik: kebanggaan itu difasilitasi oleh negara.

Inilah inlander gaya baru—tidak dipaksa, tapi dirayakan. Tidak sadar, tapi dianggap keren.

 

Coba Dibalik

Bayangkan skenario sebaliknya.

Presiden pulang dari luar negeri dan berkata:

  • ā€œKita tambah konser dangdut di Seoul.ā€
  • ā€œKita ekspor sastra Nusantara ke Tokyo.ā€
  • ā€œKita bikin dunia hafal budaya kita.ā€

Itu baru diplomasi budaya.

Karena kita:

  • mengirim
  • mempengaruhi
  • menjadi pusat perhatian

Bukan sekadar membuka pintu selebar-lebarnya untuk produk orang lain.

 

Negara Bukan EO

Tidak ada yang salah dengan K-pop. Yang jadi soal adalah posisi kita.

Negara bukan event organizer. Diplomasi bukan promosi konser. Kebijakan publik bukan konten hiburan.

Kalau ukuran keberhasilan diplomasi adalah jumlah konser, maka masa depan bangsa bisa-bisa ditentukan oleh jadwal tur dunia.

Dan kita? Tetap sibuk: scroll, hafal lirik asing, lalu lupa merawat budaya sendiri.

Finger heart boleh.

Tapi kalau kebijakan negara ikut-ikutan jadi fanbase, itu bukan cinta budaya—itu kehilangan arah. []