Esai

Jihad Melawan Korupsi

Oleh Farisi Aris                                     

RABU, 9 Desember 2020 kita kembali memperingati Hari Antikorupsi Seduania (Hakordia). Tema yang diusung dalam peringatan hari antikorupsi 2020 adalah “Membangun Kesadaran Elemen Bangsa dalam Budaya Anti Korupsi”. Sedangkan logo yang diluncurkan oleh KPK dalam rangka memperingati hari anti korupsi adalah gabungan dari perisai, dunia, bintang, dan panah.

Perisai berbentuk segi enak dalam logo itu dilambangkan sebagai perlawanan anti-korupsi dan symbol struktur yang kokoh dalam upaya pemberantasan korupsi; dunia dilambangkan dengan linkaran sebagai symbol kesempurnaan  dan titik pusat; bintang sebagai simbol catatan penting peringatan Hari Anti-korupsi bagi Indonesia; sedangkan panah menjadi lambing pergerakan dan inovasi dalam mewujudkan Indonesia maju.

Dengan merujuk pada surat edaran Nomor 30 Tahun 2020 tentang himbauan penyelenggaraan kegiatan hari anti-korupsi seduani (Harkodia) 2020 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) ada tiga tujuan utama dari penyelenggaraan hari anti-korupsi sedunia tersebut. Pertama, memberikan gambaran kegiatan yang telah dilakukan oleh K/L, Pemda, Partai Politik, Sektor Swasta termasuk masyarakat sipil dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kedua, memperkuat kerja sama dan komitmen antara K/L, Pemda, Partai Politik, sector Swasta serta Organisasi Masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kretiga, memperluas keterlibatan masyarakat dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti-korupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencegah korupsi. Keempat, mendapatkan gambaran rencana tindak lanjut ke depan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di instansi/sektor masing-masing.

Secara historis, hari anti-korupsiglobal yang diperingati setiap tanggal 9 Desember  disetiap tahunnya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik agar bersikap antikorupsiPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menginisiasi kampanye ini sejak penandatanganan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi di Mérida, Meksiko pada tanggal 9 hingga 11 Desember 2003. Majelis Umum PBB menetapkan 9 Desember sebagai Hari Anti-Korupsi Internasional, sementara konvensinya sendiri mulai berlaku pada bulan Desember 2005.

Pada kenyataannya, hari anti-korupsi sedunia memang patut untuk terus digalakkan guna menciptakan kehidupan berbangsa yang bersih. Apalagi, dalam kontesk Indonesia, yang mana peringatan hari anti-korupsi sedunia yang kita laksanakan hari ini, ditandai dengan kasus korupsi besar-besaran yang melibatkan dua pembantu Jokowi, yakni Edy Prabowo (Mentrian Kelauatan dan Perikanan) dan Juliari Peter Batubara (Menterian Sosial). Menteri Edy ditangkap KPK terkait dengan dugaan korupsi ekspor benur. Sementara Menteri Juliari, resmi menjadi tersangkan kasus tindak pidana korupsi pengadaan bantuan sosial Covid-19 yang diduga  menerima suap senilai 17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial untuk penanganan Covid-19.

Belum lagi, baru-baru ini, Lembaga Transparency International (LTI)  dalam surveinya yang dilakukan sejak Juni hingga September 2020 terhadap 20 ribu responden di 17 negara Asia yang bertajuk ‘Global Corruption Barometer-Asia’ menempatkan Indonesia masuk ke dalam tiga besar negara terkorup di Asia. Sungguh ini adalah hal logis bagi kita untuk selalu mengkampanyekan sikap anti-korupsi dalam kehidupan berbangsa. Dengan kata lain, kita harus bersama-sama ‘berjihad melawan perilaku korupsi’ sejumlah pejabat tinggi di negeri ini.

Pilkada sebagai Jalan Jihad Melawan Korupsi

Entah ini kebetulan atau tidak,  bahwa penyelenggaraan hari anti-korupsi sedunia tahun ini bertepan dengan pesta demokrasi (pilkada serentak) yang akan dilaksanakan di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dalam hemat penulis, kebertepatan pilkada serentak dengan peringatan hari anti-korupsi sedunia ini memiliki makna khusus dan istimewa. Di mana makna khusus tersebut tak lain adalah bahwa semua ini adalah peringatan bagi kita semua untuk bersama-sama jihad melawan korupsi melalui pilkada.

Sebab, sejauh ini harus kita akui bahwa kasus korupsi yang meilbatkan sejumlah kepala daerah terbilang masih cukup massif terjadi. Sepanjang 2004-2019 tercatat ada 124 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi yang meliputi wali kota/bupati. Dan data itu terus mengalami peningkatan. Data KPK per Oktober 2020 mencatat tidak kurang dari 143 kepala daerah yang terlibat tindak pidana korupsi. Jumlah 143 tersebut terbagi menjadi 21 kasus gubernur, 122 kasus bupati dan wali kota yang telah didakwah oleh KPK (kpk.go.id).

Lalu, pertanyaannya kemudian: Dengan cara apakah kita bisa jihad melawan korupsi itu melalui pilkada? Jawabannya sangat mudah nan sederhana, alias cukup gunakanlah  hak pilih Anda secara baik dan profesional untuk memilih kepalada daerah dan wakil kepala daerah yang berintegritas dan memiliki jiawa kemimpinan yang merakyat. Sebaliknya, Anda jangan sampai memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang membeli suara Anda dengan politik uang. Sebab, pasangan calon (paslon) yang membeli suara dan hak pilih Anda dengan politik uang adalah cikal-bakal dari pemimpin daerah yang korup.

Pada konteks ini, secara langsung kita harus menolak berbagai macam politik uang demi terlaksananya pilkada yang jujur dan adil serta tidak menghasilkan pemimpin daerah yang korup. Presiden Joko Widodo telah mengesahkan  hari pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember sebagai hari libur nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 22 Tahun 2020. Karena itu, marilah kita datang ke tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing dengan niat yang tulus untuk memilih pemimpin yang baik dan ideal dalam rangka jihad melawan korupsi dari tingkat daerah hingga kota. []           

——————-
Farisi Aris, Mahasiswa HTN UIN Suka Yogyakarta

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top