Oligarki, Partai Politik, dan Kemunduran Demokrasi
Oleh Safrudin Taher
KEHADIRAN oligarki dalam partai politik telah terasakan seiring degan berjalannya demokrasi. Namun dalam perkembanganya, eksistensi demokrasi eksistensi demokrasi semakin melemah dan oligarki semakin menjadi kuat. Demokrasi hanya sebatas prosedural pada akhirnya membarikan cek kosong bagi oligarki untuk semakin berkembang. Saat ini Indonesia adalah contoh negara dimana demokrasi dan oligarki dapat berjalan bergandengan tangan. Padahal watak dasar oligarki adalah memusihi demokrasi artinya oligarki tidak menyehatkan demokrasi. Seperti benalu, yang pada akhirnya mematikan demokrasi itu sendiri.
Terkait dengan oligarki dalam partai politik, Robert Michels telah menulis tentang hukum besi oligarki, Michels menyatakan dalam setiap asosiasi terdapat kelompok kecil yang mengatur kelompok yang lebih besar. Terdapat situasi dimana aspek historis, keturunan, dan uang saling bergelindang. Dalam konteks partai politik di Indonesia saat ini oligarki atas dasar kekayaan/uang lebih mendominasi. Dominasi disebabkan karena kesejangan kualitas pemimpin, rational choice, lingkungan politik yang prakmatis dan mahal, menguatnya peran pebisnis dalam politik, dan ketimpangan ekonomi yang tinggi.
Oligarki dalam partai politik tidak langsung tumbuh dan berkembang. Oligarki butuh adaptasi, butuh melihat situasi, sehingga bisa dikatakan kelahiran, tumbuh dan berkembangnya elit ekonomi di dalam partai yang tadinya hanya sebagai supporting element, biasanya mereka memberikan dana bagi kegiatan partai tapi masih diluar partai atau maksimalnya menjadi bendahara partai. Tapi lama-kelamaan mereka menguasai partai politik yang tadi dibentuk oleh kalangan pro demokrasi, akademisi dan aktivis politik. Dalam perkembangan selanjut di pertengahan tahun 2000an, muncul partai-partai yang bentuk oleh pengusaha. Sehingga memunculkan model partai post demokrasi, personalized, presidentialized, dan Cartel party. Dan ini punya efek kepada kehidupan demokrasi. Dari demokrasi kemudian Coexist kemudian terjadi pembajakan demokrasi dan muncullah regresi demokrasi.
Faktor Penyebab Terjadi Stagnasi Pelembagaan Demokrasi
Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadi stagnasi pelembagaan demokrasi. Pertama, parpol yang tidak terlembaga/modern sehingga menjadi sasaran empuk oligarki. Hal inilah yang menjadi problem hingga kini. Parpol yang tidak terlembaga/modern dan ditandai dengan kadang-kadang kepentingan elit lebih diatas sistem (above sistem). kalau kepentingan elit lebih diatas sistem maka mereka bisa mengakali sistem, mereka bisa memaksa untuk terus mengikuti kepentingan mereka, kemudian masih lemahnya itikad pimpinan parpol dalam penguatan kelembagaan dan tidak aturan main soal kaderisasi dalam partai politik sehingga oligarki dapat dengan mudah berkembang di tubuh partai politik melalui elit parpol.
Kedua, ketidakmandirian finansial. Partai yang tidak mandiri secara finansial akan selalu terjajah oleh oligarki. Firman Noor, menyampaikan, tiga hal akan terjadi jika partai politik (parpol) tidak mandiri secara finansial. Pertama, memicu ketergantungan terhadap kalangan tertentu sehingga tidak mampu bebas dalam berpikir dan berkehendak.”Biasanya orang-orang mengatakan hal tersebut sebagai bohir, investor, cukong, intinya oligarki”. Kedua, berupaya mencari “dana siluman”. Yang akhirnya kerap berujung pada korupsi. ketiga, lingkungan politik tak kondusif. Imbasnya, muncul tren korupsi, dinasti politik, hingga oligarki di tubuh parpol (baca: www.alinea.id).
Ketiga, Problem penegakkan hukum. Secara alamiah demokrasi identik atau sangat dekat dengan penegakan hukum. Tapi menurut Jeffry Winters, sebaliknya oligarki menghendaki ketidakjelasan penegakkan hukum. Hal ini bisa dilihat dari praktik hukum yang kerap kali masih bisa diakali atau belum bisa memberikan efek jerah karena ketidaktegasan hukum maka oligarki akan selalu bersemai dan tumbuh dengan sehat. Kita bisa melihat tingkat kepuasan masyarakat terkait dengan penegakkan hukum terkonfirmasi 51,5% di Oktober 2022 dan 59% Mei 2023 (baca: Litbang Kompas). meski ada kenaikan, tetap yang paling rendah dibandingkan aspek ekonomi, politik-keamanan dan kesejahteraan.
Keempat, AD/ART partai. Oligarki tumbuh di partai karena AD/ART partai itu sendiri. Kalau kita meninjau kembali AD/ART partai khususnya dalam rekrutmen kandidat untuk mejadi pejabat publik kerap kali memberikan porsi yang demikian besar kepada elit-elitnya sendiri untuk melakukan banyak hal yang signifikan dalam partai tersebut. Sehingga ini memperkuat kembali pandangan Robert Michels tentang “hukum besi oligarki”, karena hadirnya sedikit orang yang berkuasa dalam partai tidak saja terkait dengan kapabilitas yang diselewengkan namun juga aturan main di dalam partai politik itu sendiri.
Kelima, ketidakpedulian. Oligarki dalam partai politik belum menjadi agenda politik nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sebaliknya isu radikalisme, intoleransi masih menjadi agenda sexy yang jadi pusat perhatian kehidupan politik. Banyak kalangan yang tidak melihat oligarki sebagai sebuah masalah besar, belum ada dorongan yang kuat dari akar rumput atau elemen strategis negara untuk secara serius mengawasi, menghadapi dan mereduksi pengaruh oligarki. Sehingga citra partai politik yang negatif masih di seputaran isu-isu primordial dan korupsi. Pengawasan oligarki masih lemah.
Keenam, Aturan yang belum kondusif. Aturan belum kondusif karena belum ada aturan mengenai keharusan kaderisasi/political education yang terstandarisasi, belum ada aturan pelarangan politik dinasti, belum ada aturan anti oligarki, harusnya ada penghapusan Presidential Threshold (PT), namun justru yang terjadi adalah usulan sistem proposional tertutup yang sangat dekat dengan elitisme, mungkin karena memang dari 318 atau 55% anggota DPR RI punya background pebisnis.
Ketujuh, biaya politik tinggi. Disebabkan oleh setoran ke partai politik (politik mahar), broker mentality dan sikap permisif pemilih, hal ini bisa dilihat degan adanya spanduk yang tertulis “Warga Kami masih terbuka Menerima Serangan Fajar”.
Dampak Bagi Partai Politik
Dampak oligarki bagi partai politik ialah demokrasi internal terancam karena partai akan semakin elitis dan menjadi alat kepentingan para elit dan oligarki. Kedua, terjadi kultus individu terpusatnya kekuasaan dalam jangka waktu lama membuat partai terpersonalisasikan. Ketiga, terjadi “Subjective-Authoritarian” yang berpotensi melahirkan kebijakan yang di sesuaikan oleh “selera pusat”. Keempat, terjadi “Demotivasi Kader” matinya merit system dan kaderisasi yang akan menimbulkan ketidakjelasan jenjang karir dan batasan seorang kader berprestasi. Hingga akhirnya terjadi “Penguatan Pragmatisme” yaitu atmosfir partai yang bernuansa “Money Talks” yang akan mempengaruhi pemikiran dan sikap partai/kader. Bukan hanya terjadi di partai politik tetapi terjadi juga di lembaga-lembaga demokrasi dan instansi-instansi publik lainnya.
Dengan demikian masa depan demokrasi kita akan menjadi lingkaran setan oligarki. Karena partai politik akan berujung pada pembuatan kebijakan, dan kebijakan itu akan terkait dengan bagaimana negara konsen pada penguatan demokrasi. Juga melahirkan kebijakan-kebijakan yang memang nuansanya sudah oligarki, misalnya UU Omnibuslow disahkan dan KPK dilemahkan. Dan ini akan berujung pada politik kartel dan ketidakefektifitas cheks and balance serta membuat oligarki semakin kuat dan berpengaruh dan partisipasi rakyat akan semakin melemah.
Dari problem di atas, pertama, kita mengharapkan political leadership kedepan adalah sosok pemimpin yang memiliki komitmen kuat melawan oligarki dan memperkuat partai politik.
Kedua, institusion dan regulation. Perlu penguatan kelembagaan partai politik dan aturan partai politik (subsidi parpol, keharusan kaderisasi & penghapusan Presidential Threshold).
Ketiga, membangun demokrasi cultur melalui edukasi politik yang substansial, mendalam dan kontinum kepada seluruh pihak untuk memperkuat mindset democratic party. []
————–
Safrudin Taher, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Nasional
