Human

Memorable Moment: Alih Program Fakultas Hukum ke Prodi Ilmu Pemerintahan Unila

Oleh Gilang Iskandar

KETIKA  mendapat tawaran menulis tentang kenangan selama menjadi mahasiswa, baik ketika masih Program Studi Ilmu Pemerintan atau masa setelahnya, saya sangat antusias. Mengapa?  Sebab, dengan menuliskan kenangan ini, saya bisa menata lagi mozaik ingatan masa kuliah dulu.

Jujur sudah banyak yang lupa, tetapi beberapa saja yang teringat, bagi saya itu sudah lebih dari cukup untuk memotret sebagian dari masa lalu. Wajarlah, waktu sudah berlalu sekitar 37 (tiga puluh tujuh) tahun terhitung sejak mulai kuliah di Universitas Lampung (Unila) tahun 1984.

Untuk memudahkan mengingat kembali kenangan masa kuliah, saya mencoba membagi isi tulisan saat alih program dari Fakultas Hukum (FH) Unila, tentang dosen dan kegiatan perkuliahan, tentang organisasi dan kegiatan kemahasiswaan, tentang keunikan saat kelulusan.

Alih Program

Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unila dimulai saat terbitnya Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 90/KPTS/R/1983 tanggal 28 Desember 1983 tentang Panitia Pendirian Persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Lalu, tanggal 21 Agustus 1984 terbit Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor: 103/DIKTI/Kep/1984 tentang Jenis dan Jumlah Program Studi pada Setiap Jurusan di Lingkungan Universitas Lampung. SK Dirjen Dikti inilah yang mengukuhkan keberadaan Program Studi (Prodi) Sosiologi dan Prodi IlmuPemerintahan yang berada dalam lingkungan Fakultas Hukum sebagai induk Persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Mulai tahun akademik 1985/1986, Persiapan FISIP Unila menerima mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan  (PMDK) dan jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru). Kepanitiaan Pendirian FISIP ini disempurnakan dengan SK Rektor Unila Nomor: 85/KPTS/R/1986 tanggal 22 Oktober 1986 tentang Panitia Pembukaan Persiapan FISIP Unila. Panitia Persiapan ini dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Unila.

Mahasiswa Fakultas Hukum  (FH) Unila Angkatan 1984 ditawari untuk alih program ke Prodi Ilmu Pemerintahan dan Prodi Sosiologi tersebut. Saya dan beberapa teman di FH Unila Angkatan 1984 memilih untuk melakukan alih program ke Prodi Ilmu Pemerintahan sehingga kami tercatat sebagai mahasiswa angkatan pertama dalam sejarah FISIP Unila. Yang saya ingat teman-teman FH yang alih program itu antara lain Eddy Syamsul Bahri, Lazuardi, Eka. Yang lain saya lupa nama-nama aslinya. Kalau nama panggilan saya ingat.

Bagi saya pribadi alas an ikut alih program sangat sederhana, yaitu lapangan kerja setelah lulus. Kepada kami dijelaskan bahwa Prodi Ilmu Pemerintahan dibuka untuk menyediakan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka pengembangan Provinsi Lampung dengan menambah lagi beberapa kabupaten dan kota.

Tentu bagi saya tawaran ini menarik karena memberikan jalan berkarier di pemerintahan.

Dosen dan Perkuliahan

Sebagai prodi baru, tentu dosen-dosen yang mengajar sebagian besar rekrutan dan lulusan baru dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam memori ingatan saya beberapa nama dosen Ilmu Pemerintahan yang masih muda dan baru saat itu, antara lain Bapak Suwondo, Bapak Piping, Ibu Ari Darmastuti, Bapak Hertanto, Bapak Syarief Makhya.

Saat itu Gedung perkuliahan hanya ada satu, dan gedung administrasi satu. Dua-duanya berada di belakang FH Unila. Tapi, suasana perkuliahan tetap asyik-asyik saja karena interaksi dengan dosen dan mahasiswa Angkatan 1985 dan setelahnya berjalanbaik.

Mata kuliah pemerintahan dan politik menjadi makanan seharihari. Yang jadi persoalan adalah kehadiran di kelas tatap muka. Kadang ada juga bolosnya. Selain alasan kegiatan kemahasiswaan atau pribadi, tentu alasan malas masuk ada juga. Harus diakui ada dosen yang cara mengajarnya asyik dan enak, tetapi ada juga yang membosankan. Untuk tipe yang terakhir inilah bolos berjamaah sering dilakukan sepanjang jumlah ketidakhadirannya masih dalam batas yang diizinkan. Kalau lebih, konsekuensinya akan tidak boleh ikut ujian.

Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan

Kegiatan kemahasiswaan juga tetap hidup dan berjalan semarak. Awalnya oleh Senat Mahasiswa (Sema) FH Unila dibentuk Himpunan Mahasiswa Prodi IlmuPemerintahan (Hima IP) dan Himpunan Mahasiswa Prodi Sosiologi (Himasos).

Saya sendiri ditunjuk Ketua Sema FH Unila untuk menjadi Ketua Hima Prodi Ilmu Pemerintahan yang pertama. Setelah berjalan beberapa waktu, untuk memudah koordinasi antara Hima IP dan Himasos, Sema FH Unila membentuk Lembaga Koordinator Hima IP dan Sos. Saya ditunjuk menjadiKoordinator Hima Ilmu Pemerintahan dan Sosiologi tersebut.

Inilah sejarah organisasi kemahasiswaan yang menjadi cikal bakal Senat Mahasiswa atau saat ini disebut Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISI Unila.

Hebatnya, aktivis mahasiswa Prodi IlmuPemerintahan dan Prodi Sosiologi sangat kompak dalam kegiatan kemahasiswaan. Kuat sekali rasa gotong-royong dan kebersamaan untuk menyukseskan suatu acara yang diselenggarakan. Dukungan dari dosen juga luar biasa. Secara tidak sadar ada semacam jiwa korsa atau jiwa juang (esprite de corps) untuk eksistensi prodi yang belum menjadi sebuah fakultas.

Sarjana tanpa Fakultas

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan tahun 1988. Saya mendapat penempatan di Desa Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung, Kabuputen Lampung Tengah. Dari pengalaman KKN, saya merasakan bahwa KKN menjadi ajang bagi mahasiswa berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks pembangunan, baik sarana-prasarana, pengetahuan maupun kapasitas masyarakat dan atau perangkat desa. Dari masyarakat, mahasiswa juga bias belajar banyak tentang berbagai hal termasuk soal hidup dan kehidupan.

Selesai KKN, teman-teman menyelesaikan skripsi hingga wisuda. Saya memilih bekerja sambil mengulang beberapa mata kuliah yang nilainya di bawah B. Lumayan untuk menaikkan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif). Karena itu saya baru wisuda tahun tahun 1991.

Saya lulus menjadi sarjana tanpa fakultas. Di ijazah dinyatakan berhak memakai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan IlmuPolitik dan hanya ditulis Prodi IlmuPemerintahan dan ditandatangani oleh Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan dan Rektor Unila. Tidak apa-apa, toh S1-nya tetap resmi dan diakui karena diterbitkan Unila atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. []

————-
Gilang Iskandar, alumnus FISIP Unila Angkatan 1984.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top