Pustaka

Membaca Muhammadiyah dalam Kancah Politik

Oleh Imron N Geasil

DATA BUKU
Judul: Paradigma Politik Muhammadiyah: Epistemologi Berpikir dan Bertindak Kaum Reformis. Penulis: Ridho Al-Hamdi. Penerbit: IRCiSoD, Yogyakarta, 2020, Tebal: 510 hlm. ISBN: 978-623-7378-67-9.

SEBAGAI organisasi dakwah yang telah berusia lebih dari satu abad, Muhammadiyah memiliki dinamika perjalanan yang panjang dengan dunia politik, terutama politik kekuasaan, politik pemerintahan, politik kepartaian, dan politik kepemiluan, seperti yang dikaji oleh buku ini. Tentu, sikap dan posisi politik Muhammadiyah tidak bisa terlepas dari ruang dan waktu dengan satu prinsip utama yang terus dipegang: Muhammadiyah tidak pernah berubah menjadi parpol (partai politik) dan tidak pernah berafiliasi pada kekuatan politik manapun. Berbagai usaha untuk mengubah Muhammadiyah menjadi parpol pun sudah pernah dilakukan, bahkan sejak awal pendiriannya. Namun, percobaan demi percobaan tersebut tidak pernah berhasil.

Meskipun begitu, Muhammadiyah juga tidak begitu kaku dalam menjaga hubungan politik dengan pihak manapun, bahkan turut membidani kelahiran sejumlah partai dalam sejarah politik Indonesia, seperti PII, Masyumi, Parmusi, PAN dan PMB. Tentu, keterlibatan Muhammadiyah dalam pendirian PAN tidak seintensif keterlibatannya dalam pendirian PII, Masyumi, dan Parmusi seperti yang dijelaskan dalam buku ini.

Bahkan, untuk fase tertentu dalam waktu singkat (1965-1966), Muhammadiyah pernah menjalankan fungsi-fungsi parpol, sehingga Muhammadiyah menjadi ormaspol (organisasi kemasyarakatan politik). Tarik ulur antara Muhammadiyah dan politik tidak akan pernah habis. Di satu sisi, kader-kader Muhammadiyah menginginkan warga Muhammadiyah  terjun dan bahkan mendirikan parpol. Di sisi lain, sebagian kader lainnya tetap konsisten menjaga marwah Muhammadiyah untuk tidak terlibat langsung secara organisatoris dalam aktivitas politik praktis kekuasaan, kepartaian, dan kepemiluan. 

Dinamika hubungan Muhammadiyah dan parpol yang demikian inilah yang kemudian menjadikan Muhammadiyah mengeluarkan keputusan terkait khittah perjuangannya. Hal ini dilandasi kesadaran bahwa Muhammadiyah, sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, harus tetap konsisten dalam gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar. Namun, di sisi lain, Muhammadiyah dituntut untk berperan aktif dalam keterlibatannya di kegiatan politik. Keberadaan khittah sendiri hakikatnya bukan untuk memisahkan Muhammadiyah dengan politik, tetapi lebih sebagai strategi perjuangan Muhammadiyah. Khittah bukan untuk membatasi peran politik Muhammadiyah, tetapi juga bukan menjadikan Muhammadiyah terjun bebas dalam kegiatan politik praktis.

Mengkaji tentang Muhammadiyah dan politik ibarat menginvestigasi dinamika yang tidak akan pernah selesai dari waktu ke waktu. Dinamika Muhammadiyah dan politik selalu dibatasi oleh ruang dan waktu yang berbeda dari satu era ke era berikutnya. Karena dibatasi oleh ruang dan waktu itulah, kajian tentang Muhammadiyah dan politik selalu menarik untuk terus dibedah agar menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang tertarik pada gerakan Islam. Muhammadiyah sejak awal berdirinya hingga kini telah menegaskan diri bukan organisasi politik. Muhammadiyah berkomitmen sebagai gerakan Islam di bidang kemasyarakatan yang menyebarluaskan dakwah dan tajdid  dengan karakter paham agama dan ideologi gerakannya yang khas.

Kalau demikian, bagaimana hubungan Muhammadiyah dan politik?  Menurut, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, persoalan yang satu ini terbilang masalah klasik yang rumit, sebagaimana kerumitan relasi antara agama dan kekuatan-kekuatan agama dengan dunia politik. Memandang persoalan Muhammadiyah dan politik sebagai perkara mudah dan sederhana tentu tidaklah realistik, sebab kenyataannya relasi keduanya memang dinamis dan kompleks. Muhammadiyah dan politik bukan sepetak laham fisik, tetapi merupakan organisasi sosial yang segala aspeknya bersifat kompleks. Muhammadiyah, di dalam dirinya sendiri, mengandung sejumlah kerumitan, lebih-lebih dunia politik sebagai urusan dunia yang sejatinya satu sama lain saling berkolerasi.

Demikian pula dalam memosisikan hubungan Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan yang pada dasarnya merupakan norganisasi dakwah kemasyarakatan ketika harus berhadapan dengan dunia politik. Dalam tubuh Muhammadiyah, terdapat seperangkat nilai keislaman yang menjadi fondasi gerakannya, yang dikonstruksi dan menjadi bingkai orientasi gerakan bagaimana semestinya menghadapi dunia politik, yang disebut sebagai “politik nilai”, sehingga tidak bersifat bebas dan  pragmatis. Selanjutnya, Muhammadiyah, berdasarkan pengalaman politiknya yang panjang, merumuskan pandangan dan sikap keagamaan dan keorganisasian dalam menghadapi dunia politik dalam kepribadian dan khittah sebagai acuan bertindak. Selain itu, dalam dinamika konteks politik tertentu, terdapat situasi-situasi yang meniscayakan untuk bersikap sesuai dengan posisi organisasi. Berbagai hal tersebut melahirkan kerumitan atau kompleksitas relasi Muhammadiyah dan politik. Di sinilah pentingnya membaca Muhammadiyah dan politik secara lengkap dan multiperspektif.

Muhammadiyah tumbuh-kembang menjadi besar dan mampu bertahan seabad lebih antara lain karena memiliki modal ruhaniah yang kokoh. Modal ruhaniah itu berupa prinsip atau ideologi yang selama ini menjadi fondasi gerakannya. Kandungan isinya berupa nilai-nilai dasar yang menjadi sumber insiprasi, motivasi, visi, misi, orientasi, dan cita-cita yang lahir dari ajaran Islam untuk membangun peradaban berkemajuan. Nilai-nilai dasar Islam itu diformulasikan dalam pikiran-pikiran organisasi yang sistematik serta menjadi pembingkai dan konstruksi seluruh dimensi gerakan Muhammadiyah.

Buku ini, sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Syafii Maarif dalam prolognya, secara metodologis sudah cukup kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan referensi bacaan yang cukup kaya, baik itu sumber-sumber lama maupun sejumlah penelitian terdahulu yang lama tidak muncul di masyarakat kita. Tentu, ujar Ahmad Syafii Maarif, kekurangan tidak terlepas dari semua karya ilmiah, termasuk buku ini. Buku ini belum mampu menjangkau peristiwa-peristiwa detail, terutama di Muhammadiyah akar rumput, karena potret Muhammadiyah tidak hanya terjadi di tingkat elite saja. Jangkauan terhadap sumber-sumber awal pendirian Muhammadiyah juga tidak begitu banyak. Tentu, ini tidak terlepas dari sumber referensi Muhammadiyah awal yang juga memang sulit ditemukan, dan ini dialami oleh semua peneliti tentang Muhammadiyah. Karena itu, wawancara terhadap sejumlah narasumber menjadi pelengkap yang sudah dilakukan oleh Ridho Al-Hamdi.

Terlepas dari kekurangan dan kelebihan isi buku ini, ujar Ahmad Syafii Maarif,  penulis buku ini sebagai intelektual muda Muhammadiyah sudah berhasil menyajikan sebuah usaha ilmiah tentang paradigma politik Muhammadiyah untuk kemudian dapat dikonsumsi, dikaji, bahkan dikritik oleh masyarakat luas agar dialektika ilmiah tetap hidup terus, agar Muhammadiyah tidak berhenti dalam kejumudan. Di tengah anak muda lainnya yang mungkin lebih senang dengan kegiatan bisnis dan politik praktis yang lebih menjanjikan, penulis buku ini setidaknya telah memperkaya khazanah keilmuan meskipun secara finansial tidak sebanding dengan para pebisnis dan aktivis politik tersebut. []

Imron N Geasil, Peminat masalah-masalah sosial, politik dan keagamaan.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top